DPP AKKLHRI telah mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi langsung dengan Organisasi Advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Mayoritas pengurus DPP AKKLHRI adalah advokat, sehingga mereka siap menghadapi langkah hukum dari pihak mana pun. “Kami akan menghadapi somasi ini sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan lingkungan,” tegas Sulaeman.
Kasus dugaan perdagangan kayu ilegal ini telah menjadi perhatian publik, mengingat eksploitasi hutan di Papua perlu diawasi ketat untuk menjaga keanekaragaman hayati. DPP AKKLHRI mendesak Ditjen Gakkum LHK untuk menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tentang DPP AKKLHRI
Dewan Pimpinan Pusat Ahli Konsultan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia (DPP AKKLHRI) adalah organisasi yang berkomitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. DPP AKKLHRI aktif dalam advokasi kebijakan, pemantauan lapangan, serta edukasi kepada masyarakat terkait kelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkeadilan.
Liputan Redaksi
